Permasalahan parpol yang paling sering adalah perpecahan, rebutan kekuasaan tapi kurang beretika.
Banyak yang meyakini, yang namanya parpol, tempat berebut kekuasaan, yang sesuai itu seperti yang ditulis Macvelli. Kekuasaan itu diatas segala, tentang bagaimana merebut kekuasaan itu apapun caranya boleh, gak ada lagi batas2 etika.
Tapi sebagai manusia, yang dari dasarnya memiliki kemanusiaan, apakah seperti itu benar dan menentramkan?
Kembali ke masalah ketua parpol, perpecahan parpol, dualisme kepemimpinan ketua, karena sibuk dengan hal2 yang sifatnya individu, ketamakan, akhirnya sering melupakan masalah parpol sebenarnya.
Ketika memperjuangankan RUU Desa di 2013, mereka menuntut ada kemandirian desa, mandiri dari sisi manapun. Termasuk keuangan. Meski kemandirian desa itu hal yang utopia, karena sampai sekarang ini, 99% sumber pendapatan desa masih transfer dari pusat dan daerah. Tapi paling tidak harapan itu masih ada.
Ketika awal reformasi 1997, banyak yang memperjuangkan otonomi daerah, kalo pake bahasa masyarakat ya kemandirian daerah. Hampir sama...meski sampai sekarang tidak akan pernah ada yang ada namanya otonomi yang benar2 otonom/mandiri. Karena memang oleh pemerintah pusat, didesain untuk tidak bisa mandiri. Terutama dari sisi keuangan daerah.
Jika diperhatikan, dari seluruh prov/kab/kota, adakah daerah yang benar2 bisa mandiri dari sisi keuangan? Mampu mencukupi kebutuhan sendiri tanpa dana transfer dari pemerintah pusat? Tidak ada, bahkan terkesan daerah dibuat tergantung dengan pusat, dan hukuman2 bagi daerah yang paling menakutkan daerah adalah pemotongan dan penundaan dana transfer.
Kembali ke parpol, adakah yang bisa membuktikan bahwa parpol di indonesia sekarang ini, baik parpol lama, parpol baru, mereka bisa mandiri dari sisi keuangan? Adakah parpol2 itu yang berani mendeklar uang parpol dari mana? Dan untuk apa?
Mengapa tidak ada satu calon ketum parpol, termasuk calon ketum golkar yang sedang berebut sekarang ini, menjadikan ini sebagai agenda dan isu yang sangat2 penting. Mengapa?
Apakah agenda dan isu itu menjadi tidak menarik? Atau pura2 tidak tahu?
Apa jadinya jika kemandirian keuangan parpol benar2 terwujud? Bagaimana dengan para pemodal yang terbiasa membantu untuk meninabobokan para pengurus parpol? Apa ruginya bagi para pemodal? Bukankah pemodal itu nalurinya ingin nemiliki kekuasaan juga? Meski kekuasaan yang sifatnya tidak langsung.
Bukankah dulu dipaman sam, clinton juga menerima sumbangan pemodal yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jika di paman sam yang terkenal sesuatunya harus transparan saja masih seperti itu, bagaimana dengan di indonesia ini?
Kalo pemilihan ketum parpol yang besar, yang orang2nya paling terdidik dibidang politik masih sibuk dengan kompromi, sibuk dengan kepentingan ketamakan, terus parpol lain seperti apa?
#saveParpolDariKapitalis
#saveParpolDariNaga
#saveParpolDariVOCTimur
#bukaMatabukaTelinga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar