Dengan nyata tampak pembangunan nusantara ini bertumpu di daratan, dibandingkan dengan di lautan. Padahal luas laut indonesia 2/3 dari total wilayah indonesia.
Daerah2 yang maju pasti bertumpu dengan daratan, bukan lautan. Bagaimana DKI, dan kota2 besar lainnya memiliki pendapatan asli daerah (PAD) besar, sumber utamanya bersumber dari darat. PKB & BBNKB, pajak hotel dan restoran, pajak rokok dan beberapa retribusi lainnya yg juga bersumber dari daratan.
Akhirnya, kebijakan pembangunan daerah akan berfokus juga peningkatan PAD yang bersumber daratan tersebut. Artinya, daerah mendapat PAD besar dari daratan, maka kebijakan selanjutnya membangun daratan, karena berdampak PAD nya akan lebih meningkat lagi.
Hingga akhirnya, daerah kurang memperhatikan kebijakan kemaritiman. Hal ini dengan mudah terjadi, sebab upaya daerah untuk membangun laut dan maritimnya, belum tentu mampu mendongkrak PAD.
Selanjutnya, tanpa disadari, seiring waktu kebijakan struktur pemerintah daerah yang cenderung ke daratan, telah menjauhkan budaya maritim masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.
Berapa kilometer (KM) jarak jakarta dengan laut? Bahkan ketika warga tanjung priuk ditanya tentang kesehariannya, apakah mendekati ke arah maritim atau daratan? Pasti daratan. Cara berpikir dan berperilaku daratan. Mereka lebih dekat dengan budaya darat daripada budaya laut. Hal yang sama juga akan terjadi jika ditanyakan kepada warga pesisir di demak, tegal, tuban, gresik, makasar, dan daerah2 pesisir lainnya.
Masyarakat pesisir akhirnya lebih merasa dekat dengan budaya darat, daripada budaya laut. Lebih jelasnya, semakin lama, semakin berkurang jumlah nelayan, seiring waktu semakin kecil ukuran kapal2 nelayan, semakin berkurang industri rumah tangga yang berbahan dasar hasil sumber daya laut, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan laut.
Mungkinkah kebijakan pemerintah pusat dan daerah bersinergi memberikan penekanan kepada kebudayaan maritim? Meski pemerintah jokowi tidak berhasrat lagi untuk mempunggungi laut, bahkan juga sudah membuktikan dengan membangun tol laut. Tapi apakah daerah pesisir juga sudah melakukan hal yang sama? Jangan2 masih fokus dan sibuk dengan daratan.
Memang tidak bisa hanya pemerintah pusat yang membangun maritim, tapi juga harus daerah, harus dilihat satu kesatuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial budaya.
Bulan2 musrenbang dalam menyusun RKP dan RKPD sudah selesai, tapi sudahkah kebijakan pusat dan daerah dalam membangun maritim sudah terakomodir? Perlu penelitian yang lebih dalam, agar tidak menjadi wacana saja, atau kepincangan kebijakan pusat daerah.
Untuk membangun negeri maritim:
1. perlu mewujudkan dalam kebijakan politik didaerah, dan ini harus mengubah pola pikir politisi daerah;
2. perlu mewujudkan kebijakan ekonomi, dan ini harus dengan memberi keyakinan kemajuan kesejahteraan bagi masyarakat;
3. perlu mewujudkan dalam kebijakan sosial, dan ini harus dengan meyakinkan masa depan kebudayaan kemaritiman kepada masyarakat.
4. perlu mewujudkan dalam kebijakan kebudayaan, dan tentu saja perlu waktu yang lama sekali.
Jika di pusat, presiden sudah mebuat kebijakan politik, dan di kabinet sudah ada bu susi yang menggerakan ekonomi kemaritiman, tapi bagaimana dengan sosial budaya?
Bagaimana dengan di daerah? Berapa kepala daerah dan DPRD yang sudah mendukung kebijakan maritim? Bagaimana dengan kebijakan ekonomi, sosial politik di daerah?
Kalau pemerintah tidak bisa melakukan perubahan ritme gerak arus balik ke arah maritim, maka akan menghabiskan waktu dan energi.
Untuk bisa mewujudkan itu, terus piye?
(Terinspirasi oleh pidato kebudayaan 2014 oleh Hilman Farid)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar