Sejak orde baru berkuasa, penekanan kekuatan pertahanan negara bergeser ke daratan, padahal sebelumnya era presiden sukarno lebih pada pertahanan laut. Hal itu bisa dilihat bagaimana kekuatan angkatan laut saat itu yang sudah memiliki kapal perang dan beberapa kapal selam. Yang hingga sekarang ini sebagian masih digunakan oleh TNI AL.
Pak Harto memang memberi ruang yang besar kepada TNI AD saat itu, hal itu bisa dilihat dari jabatan Menteri dan setingkat menteri, gubernur dan bupati walikota, ketua Golkar yang di dominasi oleh TNI AD. Dapat dilihat juga, bagaimana saat itu dari sisi sosial, banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi TNI AD, atau memiliki menantu TNI AD, dibandingkan yang lain.
Ketika era TNI AD mendominasi, banyak sekali program pemerintah yang berfokus di daratan. Hal ini bisa dilihat kemajuan daerah daratan di bandingkan dengan daerah kepulauan. Pemerintah masih berfokus mengekaplorasi kekayaan alam yang didaratan. Sehinga kemajuan daerah yang didaratan, dengan modal sumber daya alamnya bisa dipastikan akan lebih maju dibandingkan dengan daerah kepulauan.
Apalagi, variabel penghitungan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat menggunakan variabel yang ada didaratan. Misalnya, penghitungan DAU pada UU 25/99 jo. UU 33/04 masih menggunakan luas daratan. Tentu saja ini akan merugikan daerah kepulauan seperti keppri, maluku utara, babel dan NTT. Meskipun, setelah terbitnya UU 23/14 ttg pemerintahan daerah, daerah kepulauan sudah mendapatkan perhatian yang lebih.
Ketika reformasi 98, secara perlahan keterlibatan TNI dipolitik harus dikurangi, hingga banyak sekali jabatan2 penting dan strategis diisi dari sipil, hingga akhirnya terlena dalam pertahanan negara.
Bagaimana riau daratan lebih maju dibandingkan dengan kepulauan riau, padahal sejarah mencatat, kerajaan2 besar lahir dan besar di keppri.
Maluku utara dalam sejarahnya adalah kerajaan besar, dahulu kebesaran ternate dan tidore diakui oleh kerajaan nusantara.
Hal yang sama juga terjadi di aceh, banten, demak, tuban, gresik dan banyuwangi, serta daerah pesisir lainnya, merupakan kerajaan besar di jamannya. Tapi sekarang ini, mereka jauh tertinggal dengan daerah daratan.
Ketika pembangunan daerah pesisir tertinggal, dengan sendirinya, pulau terpencil juga kurang mendapat perhatian. Hingga masyarakat indonesia terkaget2 ketika era preaiden SBY pulau sipadan dan ligitan berhasil di rebut malasyia.
Ketika sekarang ini, perairan natuna dan sekitarnya sering dimasuki oleh nelayan cina/tiongkok, dan kita heran ketika mereka menyanggah mencuri dari perairan indonesia, mereka bersikukuh ada diperaian cina. Baru terbuka mata kita, bahwa perairan natuna telah menjadi incaran pemerintah tiongkok. Sampai presiden jokowi unjuk gigi dengan rapat diatas kapal perang di perairan natuna.
Lebih strategis lagi, jika pemerintah mau membangun pangkalan perang di pulau2 terluar. Jangan sebaliknya, seperti pulau terluar justru tenggelam karena pasirnya di jual ke singapura, dan singapura justru melakukan reklamasi pantai mengarah ke perairan indonesia.
Jika pertahanan negara berfokus di daerah perbatasan, maka bisa dipastikan daerah yang ditengah juga aman. Hal ini yang dilakukan negara paman sam, mereka tidak hanya berfokus dipinggiran, tapi sudah membuat pangkalan militer diluar negara mereka. Artinya, ketika terjadi perang dengan negara lain, maka medan perangnya tidak di wilayah paman sam. Sehingga rakyatnya obama tetap aman.
Seperti kata pepatah, lebih baik terlambat, daripada tidak sama sekali. Apabila pemerintah jokowi dengan nawacita nomor 3, berfokus membangun dari pinggir. Artinya pinggiran perbatasan, sehingga wilayah pinggiran tidak lepas atau diakui negara lain, dan juga terjadi pemerataan pembangunan.
Dan yang paling prioritas dan mendesak sekarang ini adalah dengan membangun pangkalan militer di natuna. Jika tidak, maka tiongkok akan semakin agresif untuk mengakui perairan natuna.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar