Mengapa di bulan 5 dan 6 tahun anggaran 2015, menkeu rajin sekali mengatakan penyerapan APBD rendah, dan jarang sekali menyebut bagaimana penyerapan APBN.
Dan juga menkeu rajin menyebut dana idle pemda dalan semester pertama ini ratusan triulliun dan dana itu di tempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD), selanjutnya dana yang di BPD tersebut oleh BPD dibelikan SUN.
Mungkin menkeu pura2 lupa, atau memang tidak mau menyampaikan, ketika penyerapan dipusat sangat kecil, kemana uang idle pusat?
Semester pertama t.a 2015 penyerapan APBD jauh lebih bagus dibandingkan dengan APBN. Karena penyerapan APBN terhambat oleh restrukturisasi organisasi Kementerian dan Lembaga.
Penyerapan APBN itu pun perlu di cek sebenarnya, apakah penyerapan APBN itu karena kegiatan pembangunan atau sekedar gaji TNI, POLRI, ASN dan pejabat negara lainnya. Atau jangan2 belanja APBN itu tampak besar karena belanja transfer ke daerah dan dana desa yang besar?
Meski menkeu dapat menunjukkan data2 APBD tersebut, tapi sebaiknya diimbangi dengan kajian dan analisis yang jelas mengapa penyerapan APBD rendah.
Apa sih sebenarnya penyebab realisasi APBD rendah? Diantaranya adalah:
A. Terlambat di Perencanaan dan penganggaran.
1. Terlambat penetapan RKPD dan
2. Terlambat penetapan perda APBD.
B. Saat pelaksanaan.
1. Restrukturisasi organisasi yang belum selesai.
2. Restrukturisasi pegawai, hal ini akan terkait dengan penetapan pengelola keuangan dan pejabat lelang.
3. petunjuk pelaksanaan perda APBD: penetapan DPA SKPD dan anggaran kas, pengaturan mekanisme lelang.
4. Rencana perubahan karena perencanaan yang kurang cermat.
5. Adanya keragu2an dalam melaksanakan, sehingga perlu dikonsultasikan kepada pemerintah pusat, BPK bahkan ke APH.
6. Beberapa kegiatan memang sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, dan dipengaruhi oleh selesainya kegiatan lainnya.
7. Beberapa tahun yang lalu, beberapa kegiatan yang bersumber dari dana transfer terlambat karena menunggu juknis yg juga terlambat.
8. Beberapa daerah yang memiliki DBH tinggi cenderung terjadi perbedaan pagu di anggaran APBD dengan penetapan transfer di perpres/pmk. Hal ini berakibat pada kualitas APBD. Silpa terbesar rata2 dimiliki oleh pemda dengan DBH tinggi. Artinya apa? Penyebab Silpa tinggi diantaranya karena besaran dana transfer DBH yang tidak bisa ditetapkan menkeu dengan tepat.
9. Adanya keraguan dan kekwatiran bagi pelaksana APBD terhadap implikasi hukum. Hal ini bisa terjadi karena begitu mudah dan gampangnya mereka dipanggil APH.
Masih banyak penyebab lainnya mengepa penyerapan APBD rendah.
Tapi yang pasti, kegemaran menkeu yang lebih sering menyampaikan idle dana APBD, kasda pemda yang ditempatkan di BPD, BPD membelikan SUN, pernyataan negatif terhadap pekerjaan pengelolaan APBD dan pengelolaan BPD menjadi kurang bijak, bahkan cenderung tendensius, akan tampak lebih elegent bagi menkeu jika menunjukkan juga mengapa penyerapan di APBN juga rendah, dan uang APBN disimpan dimana.
Seperti diketahui, bahwa menkeu sendiri pengelola APBN dan mewakili pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan BUMN perbankan, tapi sangat sedikit menkeu menyampaikan kepada publik kemana penyerapan APBN yang rendah di semester pertama t.a 2015 dan menkeu juga tidak pernah mengungkapkan berapa dana APBD yang didepositokan ke PERBANKAN BUMN, selanjutnya oleh perbankan BUMN tersebut uangnya untuk apa? Membeli SUN atau kredit ke masyarakat kecil?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar