Menjelang idul fitri, sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi ritual tersendiri bagi keluarga muslim untuk menyambut datangnya hari yang penuh berkah. Dari mulai menyiapkan baju baru, perlengkapan sholat baru, hidangan makanan dan minuman untuk sanak saudara, hingga menyiapkan uang pecahan.
Ternyata, pemerintah juga memiliki ritual sendiri menjelang hari kemenangan tersebut, misalnya menjaga ketersediaan sembako, bbm, menjaga arus lalu lintas khusunya bagi yang mudik dengan motor, listrik dan ngebut perbaikan jalan, khususnya pantura, apalagi sebelum beroperasinya tol cipali.
Aneh bin ajaib terjadi dengan daging sapi, disaat yang sama, berulang tiap tahun, pemerintah selalu kesulitan mengendalikan kenaikan harga daging sapi.
Bukankah daging sapi itu sesuatu yang nampak? Jumlah rumah potong hewanpun juga sudah terdaftar, apalagi importir daging sapi pasti terdaftar di kementan. Dan masih ada penjagaan pelabuhan dan bandara untuk barang2 yang akan masuk indonesia.
Dimana sulitnya? Apakah karena indonesia yang luas? Apa karena database rumah potong dan importir itu kurang valid? Atau di balik mereka itu semua ada tangan2 yang tidak terlihat yang ikut menikmati atas kenaikan harga daging sapi tersebut?
Terkadang sebagai rakyat biasa, sulit dimengerti mengapa pemerintah (bahkan negara) kalah dengan pengusaha? Mengapa pemerintah seolah tidak berdaya menghadapi kenaikan harga daging sapi.
Sepertinya, setiap kebijakan yang akan dan telah diambil pejabat selalu sudah di ketahui oleh pengusaha, bahkan bisa jadi sudah dikendalikan, meski pejabatnya mungkin merasa tidak dikendalikan.
Apa perlu bantuan intelijen negara untuk membantu membuat kebijakan daging sapi? Bila perlu untuk pembuatan kebijakan impor lainnya, seperti impor garam, impor kedelai, impor beras, minyak goreng dan lainnya.
Atau setidaknya, perlu dilakukan pelatihan untuk perbaikan pengelolaan database di kementerian, khususnya terkait dengan kerahasian data2 yang penting dan strategis. Seperti Densus 88 yang telah mendapatkan (bantuan) banyak pelatihan.
Dan pastinya, TNI dan polri lah yang paling menguasai dibidang itu.
Atau harus menunggu keadaan darurat ??
Tidak ada komentar:
Posting Komentar