Ketika cerdik pandai bangsa dan lembaga negara, pemerintah & BUMN masih sibuk mengartikan pasal 33 UUD NRI tentang maksud arti kata "dikuasai", apakah dikuasai itu harus dimiliki atau menguasai dalam mengontrol? Ternyata singapura berlahan namun pasti "sudah hampir" mengendalikan ekonomi bangsa ini.
Sumberdaya apa yang tidak dimiliki singapura, tapi dimiliki indonesia dan indonesia belum mampu mengelola keseluruhan atau sebagian, yang akhirnya sumberdaya itu di kelola singapura?
Misal, pertama kilang minyak, kenapa juga dahulu mendirikan anak perusahaan petral di singapura? Apapun alasannya, pasti sangat merugikan, minimal dalam perdagangan minyak yang besar harus mengikuti aturan singapura, dan tentu saja aturan itu dibuat untuk menguntungkan negeri singa tersebut. Khususnya petral harus bayar pajak badan usaha dan pajak jual beli. Suatu prestasi yang luar biasa, dan tentu memerlukan keberanian bagi pemerintahan jokowi untuk membubarkan petral.
Sekarang ini begitu mudah kita nemuin DBS bank milik singapura di jakarta atau kota besar lainnya, tapi betapa sulitnya mencari bank bumn indonesia di singapura. Bukan berarti bank bumn tidak mampu mendirikan kantor cabang disana, tapi lebih kepada sulitnya ijin dari pemerintah sana.
Sebenarnya bukan hanya bank singapura yang banyak di indonesia, tapi juga bank2 milik asing lainnya. Sejak reformasi 1998 indonesia sudah membuka liberalisasi perbankan. Sehingga mereka sudah melebarkan sayapnya ke indonesia. Belum lagi jika diperhatikan, bank swasta indonesia yang di beli singapura seperti bank danamon dan lembaga keuangan adira finance. Tapi tidak sebaliknya.
Garuda indonesia boleh bangga menjadi maskapai yang terus tumbuh dan menjadi anggota skytrex. Tapi, pernahkan garuda atau kementerian BUMN mempublikasikan berapa jumlah penerbangan garuda ke changi singapura? Dan bandingkan dengan jumlah penerbangan maskapai SIA (bumn singapura) ke seluruh bandara2 yang di indonesia? Pasti timpang sekali. Mengapa? Karena antar penguasa bandara di indonesia tidak kompak antar mereka dan juga dengan garuda. Meskipun mereka sama2 bumn indonesia.
Berapa banyak apartemen yang dibangun dari pemodal singapura. Sehingga sulit dimengerti, mengapa bangsa indonesia sibuk ngurusin perumahan untuk orang2 tidak mampu, tapi untuk perumahan elite diserahkan ke swasta asing.
Belum lagi pemerintah harus menggusur warga miskin dengan seribu alasan yang bisa dibuat, begitu lahan kosong ternyata langsung berdiri mall dan apartemen milik swasta.
Secara ekonomi, bagi singapura, indonesia mungkin dianggapnya seperti kantor cabang perusahaan singapura. Kantor cabang yang bertugas mensuplay barang mentah dan menyalurkan barang dagangan dari singapura.
Ada 2 hal prinsip yang dilakukan singapura untuk itu, pertama dengan mendirikan atau membeli saham2 perusahaan yang ada di indonesia. Hal ini bisa dengan mudah, karena hingga saat ini tidak bisa terlihat dengan jelas hubungan pemilik saham yang sebenarnya dengan yang hanya pinjam nama. Apalagi dengan kepemilikan saham yang beranak pinak ke cucu hingga cicit dan canggah.
Kedua, dengan melakukan kerjasama operasi dengan perusahaan indonesia. Sehingga perusahaan tersebut untuk jangka panjang dikelola singapura. Dan biasanya ini pilhan terakhir bagi mereka.
Mengapa singapura bisa melakukan itu semua? Karena negara singapura lebih kuat dibandingkan dengan masyarakatnya, dan koordinasi pengelolaan antar bumn singapura yang sangat baik, sentralistik, sehingga implementasinya menjadi mudah dan cepat.
Bandingkan dengan koordinasi antar bumn indonesia. Bagaimana kemarin kereta api untuk bisa masuk ke pelabuhan priuk saja kesulitan karena pelindo lebih memilih moda transportasi truk kontainer yang milik swasta.
Bagaimana mungkin bisa terjadi, bumn transportasi laut pt. Djakarta Llyod bisa bangkrut, padahal luas laut indonesia 2/3 daratan, ditambah dengan penuhnya kapal asing dilaut indonesia.
Sayang sekali belum banyak dipublikasikan, hasil penelitian pemerintah, LIPI, UI, UGM dll terkait penguasaan singapura atas sumberdaya indonesia. Biar bangsa ini tahu siapa sebenarnya ancaman pertahanan negara.
Apakah harus menunggu Badan Intelijen Pertahanan yang baru di bentuk Kemenhan untuk bisa mensinergiskan semua kekuatan dalam menghadapi ancaman militer, politik, ekonomi dan sosial.
Sehingga terwujud nawacita ke 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Bukankah bangsa indonesia sendiri sudah mengalami pergantian rezim pemerintahan karena ada krisis politik dan ekonomi secara bersamaan di era presiden sukarno dan presiden suharto. Apa jadinya jika singapura tiba2 menarik investasinya di indonesia dengan mendadak?
Jika nawacita ke 7 tidak terwujud, jangan heran jika bangsa yang besar ini secara ekonomi akan dikendalikan oleh singapura yang besarnya hanya seper sekian ribu luas indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar